KAMPAR, Riau, Anugrahpost.com – Sebuah tanggul dengan ketinggian yang diperkirakan mencapai sekitar 4 meter berdiri di kawasan yang disebut sebagai Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Desa Kota Garo, Kabupaten Kampar. Bangunan itu disebut berfungsi sebagai tanggul pengaman perkebunan kelapa sawit dari ancaman banjir.
Namun di balik fungsi tersebut muncul pertanyaan yang lebih mendasar: bagaimana sebuah infrastruktur untuk melindungi perkebunan dapat dibangun di kawasan yang statusnya disebut sebagai kawasan hutan?. Pertanyaan itu menjadi semakin penting karena areal yang dikaitkan dengan perkebunan tersebut diperkirakan mencapai sekitar 400 hingga 430 hektare.
Dari Hansen ke Benny : Dari hasil investigasi Tim Media bersama menyebutkan bahwa, riwayat penguasaan areal tersebut disebut bermula dari Hansen William. Setelah Hansen meninggal dunia, pengelolaan areal disebut beralih kepada Sdr. Benny yang merupakan menantu Hansen. Di sinilah persoalan hukum dan administrasi mulai berkelindan.
Foto : Papan Plang Satgas PKH terlihat tersembunyi dirimbunan belukar dan tercatat hanya 25 hektar diantara + 400 ha kebun Benny
Benny disebut sebagai penerus atau pihak yang menguasai areal berdasarkan hubungan keluarga. Namun, status sebagai penerus pengelolaan tidak otomatis menjawab status hukum kawasan. Jika areal tersebut benar berada dalam kawasan HPT, maka harus dijawab terlebih dahulu: hak apa yang sebenarnya dimiliki Hansen dan hak apa yang kemudian diwariskan kepada Benny?. Apabila yang diwariskan hanya penguasaan fisik terhadap kawasan hutan, maka pewarisan tersebut tentu berbeda dengan pewarisan hak atas tanah yang telah dibuktikan secara sah.
Sawit tumbuh, tanggul dibangun
Persoalan tidak berhenti pada tanaman sawit. Di lapangan terdapat informasi mengenai pembangunan tanggul dengan ketinggian sekitar 4 meter. Tanggul tersebut diduga dibangun untuk mengamankan areal perkebunan dari banjir. Secara investigatif, keberadaan tanggul penting karena menunjukkan adanya investasi fisik untuk mempertahankan fungsi areal sebagai perkebunan.
Pertanyaan berikutnya adalah: Siapa yang membangun?, Siapa yang membiayai?, Siapa yang menyediakan alat berat?, Kapan pembangunan dilakukan?, Berapa panjang dan volume tanggul?, Dari mana material tanah diperoleh?. Dan yang paling penting: Apakah pembangunan tersebut telah mendapatkan persetujuan atau izin yang diperlukan?. Jawaban terhadap pertanyaan tersebut dapat mengungkap siapa sebenarnya pihak yang mengendalikan pengelolaan areal setelah Hansen meninggal dunia.
Foto : Peta kawasan Hutan Taman Raya (Tahura) SSH
Tanggul dan perubahan bentang alam
Tanggul dengan ketinggian sekitar 4 meter bukan sekadar pagar pembatas. Apabila pembangunan dilakukan dalam skala panjang dan menggunakan material dalam jumlah besar, maka perlu diperiksa apakah terjadi perubahan topografi dan pola aliran air. Tanggul dapat berfungsi sebagai penghalang aliran, mengarahkan air ke tempat tertentu, atau mengubah pola genangan.
Karena itu, pemeriksaan tidak cukup dilakukan secara administratif dari meja kantor. Diperlukan pemeriksaan lapangan dengan memperhatikan: koordinat — elevasi — panjang tanggul — lebar tanggul — sumber material — saluran air — arah aliran — kondisi sebelum dan sesudah pembangunan. Jika diperlukan, kondisi tersebut dapat dibandingkan dengan citra satelit atau data geospasial historis untuk mengetahui kapan perubahan bentang alam mulai terjadi.
Misteri plang 25 hektare Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah informasi mengenai plang penertiban. Disebutkan, terdapat plang yang hanya mencantumkan sekitar 25 hektare dan posisinya berada relatif tersembunyi di balik semak belukar. Padahal keseluruhan areal yang dikaitkan dengan perkebunan diperkirakan mencapai sekitar 400–430 hektare.
Foto : Gerbang Masuk kebun Benny ditandaai dengan ampang-ampang dan pos Jaga
Di sinilah muncul pertanyaan investigatif: Mengapa luas areal yang disebut ratusan hektare hanya diikuti plang 25 hektare?. Belum tentu terdapat pelanggaran dalam perbedaan tersebut.Tetapi perbedaan angka harus dijelaskan melalui dokumen resmi. Apakah 25 hektare merupakan luas hasil pengukuran?. Apakah 25 hektare merupakan luas pelanggaran yang sudah diverifikasi?. Apakah sisanya berada di luar kawasan hutan?.Ataukah proses penertiban memang baru mencakup sebagian areal?. Jawaban atas pertanyaan itu hanya dapat diperoleh dari peta dan berita acara resmi.
Pembagian dua hektare per keluarga
Informasi lain yang perlu diperiksa adalah dugaan pembagian lahan kepada anggota keluarga sekitar 2 hektare setiap orang. Jika luas areal sekitar 400 hektare dan pembagian benar-benar dilakukan dengan pola 2 hektare, secara matematis jumlah bidangnya dapat mencapai sekitar 200 bidang. Tetapi angka tersebut tidak otomatis membuktikan adanya 200 penguasaan independen.
Investigasi harus menelusuri apakah setiap bidang benar-benar dikelola sendiri-sendiri.Siapa yang menyediakan pupuk?, Siapa yang mengatur pekerja?, Siapa yang menentukan waktu panen?, Ke mana TBS dijual?, Siapa yang menerima pembayaran?, Siapa yang menguasai akses jalan dan fasilitas kebun?. Jika seluruh aktivitas tersebut ternyata berada di bawah satu pengendalian, maka pembagian lahan secara formal perlu dijelaskan lebih lanjut.
“Keterlanjuran” bukan jawaban akhir
Informasi bahwa areal tersebut telah masuk kategori keterlanjuran dan telah ditertibkan juga harus diuji.Pertanyaan pentingnya: Keterlanjuran berdasarkan dokumen apa? Siapa yang menetapkan? Berapa luasnya?.Apa sanksi yang dikenakan?. Apakah ada denda administratif?. Apakah ada kewajiban pemulihan?. Apakah kegiatan perkebunan dihentikan?. Apakah setelah penertiban masih ada panen?
Dalam rezim hukum sekarang, keberadaan kebun yang telah terlanjur berada dalam kawasan hutan tidak boleh secara sederhana dimaknai sebagai “sudah dilegalkan”. Status penyelesaian harus dilihat dari instrumen hukum yang diterbitkan dan tindakan administratif yang benar-benar telah dilakukan.
Konfirmasi kepada Benny : Tim media telah beberapa kali berupaya melakukan konfirmasi kepada Sdr. Benny yang disebut sebagai pihak yang mengetahui dan dapat mengambil keputusan terkait pengelolaan eks areal Hansen William. Termasuk konfirmasi tertulis kelokasi kebun kelapa sawit yang dikuasai Benny, namun sampai berita ini disusun, belum diperoleh penjelasan substantif mengenai: 1. dasar penguasaan areal, 2. status hukum lahan, 3.dasar pembagian lahan kepada keluarga, 4.dasar pembangunan tanggul, 5.pihak yang membiayai pembangunan, 6. izin atau persetujuan pembangunan, 7. luas kebun yang sebenarnya, 8.status penertiban, 9. aktivitas pemanenan setelah penertiban. Konfirmasi tersebut tetap terbuka sebagai bagian dari prinsip keberimbangan.
Namun bagi Benny konfirmasi tersebut dianggap sebelah mata, padahal klarifikasi daan konfirmasi merupakan jawab untuk memberikan keterangan kepada Pers, akan tetapi sengaja diabaikan. Konon bungkemnya Benny memiliki hubungan kedekatannya dengan salah seorang aktifis lingkungan yang pernah menggugat Hansen Williem, sampai sejauh mana kebenaraannya, Tim Investigasi bersama ini akan menelusuri kebenarannya.
Aparat perlu membuka peta dan dokumen
Kasus ini pada akhirnya tidak dapat diselesaikan hanya melalui klaim keluarga maupun klaim sepihak mengenai status kawasan. Pemerintah dan aparat terkait perlu mempertemu kan beberapa data: peta kawasan hutan + koordinat lapangan + data pertanahan + riwayat perizinan + data perkebunan + dokumen penertiban + kondisi fisik lapangan.
Dari sana baru dapat diketahui apakah seluruh atau sebagian areal memang berada dalam HPT, apakah terdapat hak yang sah, siapa yang menguasai, dan apakah pembangunan tanggul memiliki dasar hukum. Sebab, apabila benar tanggul dibangun untuk mempertahan kan perkebunan sawit di dalam kawasan hutan, maka persoalannya bukan hanya tentang sebuah bangunan tanah setinggi sekitar 4 meter.
Di balik tanggul tersebut terdapat pertanyaan yang jauh lebih besar: siapa yang menguasai kawasan, siapa yang memperoleh manfaat ekonominya, atas dasar hak apa perkebunan dipertahankan, dan apakah setelah penertiban aktivitas di dalam kawasan tersebut benar-benar berhenti?
Pertanyaan-pertanyaan itu kini menunggu jawaban dari instansi kehutanan, pertanahan, pemerintah daerah dan pihak yang menguasai areal : Tim Sarnas
