Konflik Pertanahan Batu Teritib Memanas Berbekal Surat Blok Tanpa Titik Koordinat Menyasar PT. SGP

Uncategorized153 Dilihat

Sungai Sembilan. Anugrahpost.com. Permasalahan pertanahan RT-07 Kelurahan Batu Teritib Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai kerap terjadi, bahkan belakangan ini kian memanas, antara kelompok masyarakat saling mengklaim, ironinya areal yang diklaim diduga tumpang tindih dengan Kawasan Konsesi PT. Suntara Gajah Pati (SGP) kabar beredar bahwa salah satu pihak yang mengklaim bidang tanah tersebut bermodalkan Surat Blok tercatat diterbitkan Lurah Batu Teritib tahun 2004 a.n. Azmon.

Bahwa dua kelompok masyarakat antara kelompok Rizal Sitepu dengan kelompok Azmon saling klaim atas bidang tanah/lahan terungkap dalam rekaman video disampaikan warganet ke redaksi media ini, Kamis (19/11/2026) dalam rekaman tersebut terungkap bahwa Azmon mengaku orangnya Tumeang, “saya orangnya Tumeang” ujar Azmon dengan nada tinggi mengingatkan Rizal Sitepu. Dilapangan antara Rizal Sitepu dengan Azmon terjadi perdebatan sengit, “perang mulut” pun tak terhindari, Azmon mengultimatum Rizal semua rangkaian yang diperdebatkan terekam.

Petani yang bermukim dan mengolah lahan dengan tanaman palawija padi di lokasi yang disengketakan resah, petani diberi waktu sampai panen, “setelah panen segera meninggalkan lokasi”. Selain itu Azmon juga mengaku sebagai ketua blok mendesak para petani untuk membongkar sendiri rumah tempat tinggal mereka, dan mengingatkan Rizal Sitepu untuk tidak melarang anggota Tumeang yang bekerja dilokasi tersebut.

Warganet yang memantau situasi dilapangan Azmon dan kawan kawan hingga hari ini sedang melakukan aktivitas membangun Posko Kelompok Tani bahan bangunan yang digunakan berupa kayu olahan kabarnya hasil perambahan hutan dari PT. Diamon Raya Timber, yang di beli dari warga. menimbulkan pertanyaan warganet “Azmon sebagai apa” menyuruh petani membongkar rumah dan menyuruh mengosongkan perladangan para petani”.

Warganet menghimbau agar tidak terjadi perkelahian antar dua kelompok yang saling klaim atas bidang tanah/lahan diminta aparat Pemerintah Kota Dumai dan jajarannya yakni Lurah Batu Teritib dan camat sungai Sembilan segera turun

kelapangan dengan menghadirkan pihak PT.SGP selaku pemegang konsesi guna mencari solusi terbaik. imbuh warganet yang mohon namanya dirahasiakan.

Keterangan yang dirangkum awak media ini menyebutkan bahwa bidang tanah/lahan yang di klaim Azmon atas dasar surat blok Nomor : 23/SKB/BT/ 01/2004 berukuran 4000 meter X 2000 meter diterbitkan Lurah Batu Teritib dengan batas batas :

Utara berbatas dengan Sungai Senepis 4000 meter

Selatan berbatas dengan Hutan 4000 meter

Barat berbatas dengan Hutan 2000 meter

Timur berbatas dengan Hutan 2000 meter

Surat blok tersebut menimbulkan keraguan kalangan warganet Surat Keterangan Blok tersebut tanpa mencantumkan titik kordinat geogravis, patut diduga bahwa Surat Blok yang digunakan tersebut bisa jadi “surat berjalan mencari cari bidang tanah.” Aparat Kelurahan Batu Teritib diminta untuk melakukan verifikasi Surat Blok No.23/SKB/BT/01/2004. A.n. Azmon.

Dedi Kepala Tata Usaha Unit Pelakana Teknis Kesatuan Pengelola Hutan (UPT KPH) Wilayah Dumai Rohil dikonfirmasi Kamis (19/11/2026) terkait perambahan hutan diwilayah UPT KPH dan illegal loging yang digunakan untuk membangun Posko dalam kawasan hutan hingga berita ini mencuat Dedi belum memberikan jawapan.

Ditempat terpisah Sekretaris Umum Perkumpulan Penggiat Penyelamat Kekayaan Daerah (P3KD) Provinsi Riau Syaiful Aula dikonfirmasi media ini Jumat (20/11/2026) terkait dugaan adanya penerbitan Surat Blok dan Surat Keterangan Tanah (SKT) di dalam Kawasan Hutan Produksi (HP) Batu Teritib yang digunakan untuk menguasai kawasan hutan mengatakan Penerbitan SKT di dalam kawasan hutan Negara tidak sah secara hukum karena kepala desa/lurah atau camat tidak memiliki kewenangan atas kawasan hutan. ujar Syaiful

Menurut Syaiful bahwa Perubahan status kawasan hutan dan pemberian hak atas tanah di dalamnya berada dibawah kewenangan pusat (Kementerian Kehutanan/KLHK dan BPN sesuai aturan perundang-undangan. “Penerbitan dokumen atau penguasaan lahan secara tidak sah di kawasan hutan dapat

memicu pemeriksaan administrasi maupun pidana bagi pihak yang terlibat”. ungkap Syaiful lagi.

Dikatakan Syaiful bahwa terkait larangan terhadap Kepala Desa/Lurah dan camat menerbitkan SKT atau sejenisnya diatur dalam Kepmendagri No.27 Tahun 1973 ditujukan kepada Gubernur se Indonesia tentang larangan Kepala Desa/Lurah dan Camat menerbitan SKT/SKGR, kemudian Surat Gubernur Riau No.522/Ekbang/35.27 tanggal 14 Desember 2005 “melarang penerbitan SKT didalam Kawasan Hutan atau lahan berhutan. Selain itu, lanjut Syaiful bahwa Sekretaris Daerah Kota Dumai juga pernah menerbitkan Surat Edaran No.005/Distambun/76 ditujukan kepada Camat dan Lurah se Kota Dumai yang mengatur tentang larangan menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) dalam kawasan hutan untuk mencegah perambahan serta penguasaan lahan Negara secara illegal. “Larangan mutlak bahwa kepala desa/lurah dan camat dilarang keras menerbitkan SKT, Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atau bentuk surat keterangan penguasaan tanah lainnya diatas lahan yang berstatus kawasan hutan. terang Syaiful. (sp)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *