Bengkalis –Anugrahpost. Com – Sebuah unggahan di grup Facebook Warga Bengkalis Info yang menuding adanya penjualan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite kepada pengecer menuai keberatan dari pihak pengurus SPBU. Tuduhan tersebut dinilai merugikan nama baik pengelola karena disebarluaskan tanpa konfirmasi atau klarifikasi terlebih dahulu.
Unggahan yang beredar di media sosial itu menyebut adanya dugaan aktivitas pemindahan Pertalite dari mobil tangki langsung ke dalam drum milik pengecer. Informasi tersebut menjadi perhatian di tengah kondisi kelangkaan BBM yang tengah dirasakan masyarakat di Pulau Bengkalis.
Dalam unggahan tersebut, pemilik akun juga mengklaim Pertalite dijual dengan harga Rp2.250.000 per drum berkapasitas 220 liter. BBM tersebut kemudian diduga dijual kembali kepada masyarakat dengan harga Rp12.000 per liter.
Namun, klaim mengenai transaksi dan mekanisme penyaluran BBM tersebut belum dapat dipastikan kebenarannya berdasarkan informasi yang tersedia. Karena itu, diperlukan klarifikasi dari pihak-pihak terkait agar persoalan ini tidak berkembang menjadi kesimpangsiuran informasi di tengah masyarakat.
Amat Saleh, yang akrab disapa Ujang mengaku sebagai pihak pengurus SPBU, menyatakan keberatan atas beredarnya tuduhan tersebut. Ia menilai penyebaran informasi tanpa konfirmasi terlebih dahulu berpotensi membentuk persepsi negatif terhadap pihak pengelola.
Menurutnya, setiap informasi yang menyangkut operasional SPBU seharusnya dikonfirmasi kepada pihak manajemen sebelum dipublikasikan secara luas. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga keseimbangan informasi sekaligus memberikan kesempatan kepada pihak yang disebut dalam pemberitaan atau unggahan untuk menyampaikan penjelasan.
Ujang menyayangkan munculnya narasi yang dinilainya menyudutkan pengurus SPBU. Terlebih, informasi itu beredar ketika masyarakat sedang menghadapi persoalan ketersediaan BBM, sehingga berpotensi menimbulkan keresahan dan memperbesar kecurigaan publik.
Ia menegaskan bahwa pihak pengelola berupaya menjalankan kegiatan operasional di lapangan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku. Meski demikian, dugaan yang beredar tetap perlu ditangani secara terbuka agar fakta yang sebenarnya dapat diketahui.
Pihak pengurus SPBU juga menginginkan agar informasi yang beredar tidak langsung dianggap sebagai kebenaran sebelum terdapat penjelasan dan bukti yang memadai. Menurut mereka, tuduhan yang belum terverifikasi seharusnya tidak menjadi dasar untuk menyimpulkan adanya pelanggaran dalam penyaluran BBM.
Ujang secara terbuka meminta pemilik akun Facebook maupun pihak yang mengunggah informasi tersebut untuk memberikan klarifikasi resmi.Ia berharap persoalan ini dapat diselesaikan melalui komunikasi yang baik, berdasarkan fakta, serta tidak menimbulkan kesalahpahaman berkepanjangan.
Permintaan klarifikasi tersebut, menurut pihak pengurus, merupakan upaya untuk meluruskan informasi yang dinilai merugikan. Mereka berharap pihak pengunggah dapat menjelaskan dasar tuduhan yang disampaikan, termasuk sumber informasi dan bukti yang mendukung klaim mengenai penjualan Pertalite kepada pengecer.
Di sisi lain, persoalan distribusi BBM di Pulau Bengkalis tetap menjadi perhatian masyarakat, terutama ketika pasokan sulit diperoleh. Situasi tersebut membuat informasi mengenai dugaan penyimpangan penyaluran BBM mudah menarik perhatian dan memicu beragam tanggapan di media sosial.
Karena itu, informasi mengenai dugaan penjualan Pertalite di luar ketentuan perlu ditelusuri secara objektif oleh pihak berwenang apabila terdapat laporan dan bukti yang mendukung. Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan apakah aktivitas yang dituduhkan benar terjadi atau justru muncul akibat informasi yang tidak utuh.
Hingga informasi ini disusun, tuduhan yang beredar di media sosial tersebut belum dapat dinyatakan terbukti. Klarifikasi dari pemilik akun pengunggah, manajemen SPBU secara resmi, serta keterangan instansi terkait diperlukan agar persoalan ini dapat dinilai berdasarkan fakta, bukan sekadar narasi yang beredar di ruang digital.
Pihak pengurus SPBU berharap masyarakat tetap bijak menyikapi informasi yang beredar dan tidak terburu-buru menarik kesimpulan. Mereka juga meminta agar setiap dugaan pelanggaran disampaikan melalui mekanisme yang tepat, sehingga persoalan distribusi BBM dapat ditangani secara transparan, adil, dan tidak merugikan pihak manapun. (Wintoro)
