DPP GKPK – Nas & P3KD Riau Desak Kapolda Riau Usut Tuntas Aktor Intelektual Pembalakan Liar Hutan Batu Teritib.

Uncategorized252 Dilihat

Sungai Sembilan. Anugrahpost.com. Disatu sisi Polda Riau berupaya melakukan penghijauan melalui pendekatan Green Policing menggabung kan penanaman pohon, pemberdayaan ekonomi warga, edukasi lingkungan serta penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan. Program ini di sambut baik oleh masyarakat.

Namun di sisi lain masih saja ada oknum yang tidak bertanggung jawab “perusak lingkungan, merusak ekosistem,” dengan melakukan pembalakan liar, tujuan oknum tersebut mementingkan diri sendiri, untuk memperkaya diri. Kawasan hutan Batu Teritib “gundul.” menjadi terbuka. akibat lemahnya pengawasan dari pihak pemegang izin HPH di Sungai Sembilan dan Pemerintah. Perambahan hutan di Kecamatan Sungai Sembilan secara illegal menjamur, penguasaan asset Negara berupa tanah di Kelurahan Batu Teritib Kecamatan Sungai Sembilan tanpa prosedural menjamur alih fungsi kawasan hutan dengan tanaman sawit semakin menjadi jadi. warga petani tanaman palawija yang berladang di Kelurahan Batu Teritib terpinggirkan dengan berbagai modus operandi diduga akibat adanya pembiaran. praktik pembukaan hutan dengan menggunakan alat berat excapator RT 07 Kelurahan Batu Teritib Kecamatan Sungai Sembilan sudah berlangsung lama didiamkan.

Peristiwa pembalakan liar tersebut belum lama ini di upayakan konfirmasi ke Kapolsek Sungai Sembilan Iptu Apriadi SH.M.H. namun hingga hari ini belum ada penjelasan sehingga timbul pertanyaan ada apa dengan Kapolsek. peristiwa pembalakan liar terjadi di wilayah hukum Kecamatan Sungai Sembilan Dumai. “Nonsen Kapolsek tidak tau, sebab di setiap kelurahan ada Babinkamtibmas” Jangan jangan aktor intelektual pembalakan liar mendapat “Lampu Hijau” oknum pelaku pembalakan liar merasa terlindungi melakukan aksi illegal loging, demikian warganet membagikan fenomena pembalakan liar di Kawasan Hutan Batu Teritib terekam di vidiokan warganet dan menyampaikannya ke media ini Kamis [19/11/2026].

Warganet juga menginformasikan bahwa kayu olahan hasil pembalakan liar masih menumpuk lokasi RT-07 Kelurahan Batu Teritib. Jumlah kayu olahan illegal itu di perkirakan belasan kubik “Barang bukti kayu olahan menumpuk dalam parit” jika aparat penegak hukum tidak turun kelapangan BB keburu

hilang, musim hujan kesempatan pelaku merakit kayu olahan terebut untuk di keluarkan, dari lokasi, menurut sumber pemodal kayu olahan tersebut inisial Az. di lapangan sebagian besar kayu olahan illegal itu di gunakan untuk membangun Posko kelompok tani, dan sebahagian kayu olahan tersebut diangkut pada malam hari dengan menggunakan mobil, kemudian di pasarkan ke sejulah panglong di sekitar Sungai Sembilan dan sekitarnya ujar warganet lagi.

Aksi ilegal loging di Kawasan Hutan Batu Teritib di sikapi Ketua DPP Gerakan Komunitas Pemberantasan Korupsi (GKPK) Nasional Syafri Efendi. S.H mengatakan bahwa oknum pelaku illegal loging dan actor intelektual harus di tindak tegas “perambahan hutan merusak ekosistem dan lingkungan di wilayah itu, peristiwa ini tidak bisa di diamkan “barang bukti (BB) belasan kubik kayu olahan bahan setengah jadi di sembunyikan dalam drainase siap di angkut kedarat untuk di pasarkan. Jika tidak ada tindakan Aparat Penegak Hukum di daerah itu BB nya bisa raib,” ungkap Syafri mengingatkan pada Minggu (22/11/2026).

Syafri Effendi mendesak Kapolda Riau dan Jajarannya mengusut sampai tuntas pelaku illegal loging beserta actor intelektual, yang diduga sebagai pemodal, dipenjarakan supaya ada efek jera pinta Syafri lagi.

Sekretaris Umum Penggiat Penyelamat Kekayaan Daerah (P3KD) Provinsi Riau Syaiful Aula dikonfirmasi secara terpisah Minggu (22/11/2026) terkait aksi pembalakan liar di Kawasan Hutan Batu Tertib Kecamatan Sungai Sembilan mengatakan bahwa yang di duga pelaku dan actor intelektualnya pembalakan liar bisa dipidana dan denda berdasarkan UU No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Perusakan Hutan Larangan utama “Melarang pembalakan liar serta penggunaan kawasan hutan secara tidak sah seperti membuka perkebunan tanpa izin dari pemerintah.”

Pasal 83 ayat (1) huruf c, ancaman dendanya paling sedikit Rp.500.000.000, dan paling banyak RP.2.500.000.000. Pasal 94 Mengatur sanksi bagi orang perorangan yang menyuruh, mengorganisasi, menggerakkan, melakukan pemufakatan jahat, atau mendanai pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah. ancaman denda pada Pasal 94 ayat (1) paling sedikit Rp.5.000.000.000, (lima miliar ruiah) dan paling banyak Rp.15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) dan

Pasal 96 “Mengatur sanksi terkait pemalsuan atau penggunaan surat palsu pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan” beber Syaiful. (s.purba)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *