Jakarta Pusat – Anugrahpost.com – Langkah Dr. Andi Widiatno Hummerson, S.H., S.Kom., M.H., selaku kuasa hukum Sally Chandra dari Toko Arwana Supernova, mencabut Bukti P-5 dalam persidangan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Nomor 279/Pdt.G/2026/PN.Jkt.Pst. dipertanyaan pihak Tergugat I.
Pasalnya, dokumen berupa Surat Perjanjian Investor tertanggal 10 April 2026 tersebut sebelumnya menjadi salah satu dasar penting gugatan, khususnya terkait klausul penalti 100 kali lipat yang digunakan dalam perhitungan tuntutan kerugian hingga Rp5.565.315.000.
Keputusan pencabutan Bukti P-5 itu disampaikan Andi Widiatno dalam persidangan Kamis (12/11/2026). Padahal, dalam persidangan sebelumnya, keberadaan dokumen tersebut sempat dipersoalkan karena disebut masih dicari setelah diduga hilang atau terselip.
Perubahan dari dokumen yang sebelumnya dinyatakan hilang hingga akhirnya dicabut sebagai alat bukti inilah yang menjadi sorotan pihak Tergugat I James Tono, melalui kuasa hukumnya Ir. Soegiharto Santoso, S.H. (Hoky), dari Mustika Raja Law Office.
“Ini menjadi pertanyaan karena sebelumnya dokumen perjanjian tersebut disebut masih dicari karena hilang atau terselip. Namun, dalam persidangan berikutnya, kuasa hukum Penggugat justru menyatakan mencabut Bukti P-5. Ini kontradiktif,” ujar Hoky.
Menurut Hoky, pencabutan tersebut berdampak pada persoalan pembuktian karena Surat Perjanjian Investor itu sebelumnya dikaitkan dengan dasar pengenaan penalti 100 kali lipat dan perhitungan tuntutan miliaran rupiah.
“Kalau perjanjian yang sebelumnya dijadikan dasar untuk menuntut penalti 100 kali lipat sekarang dicabut dari alat bukti, lalu apa alas hukum sebagai dasar perhitungan tuntutan Rp5,56 miliar kepada klien kami,” tegasnya.
Sepuluh Saksi Disebut Telah Hadir, Pemeriksaan malah Dibatalkan
Selain pencabutan Bukti P-5, persidangan juga diwarnai kejanggalan dengan pembatalan rencana pemeriksaan 10 orang saksi yang disebut telah hadir di PN oleh pihak Penggugat.
Kuasa hukum penggugat Andi Widiatno menyampaikan alasan pembatalan karena pihaknya akan mengajukan gugatan kembali di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
Hoky mempertanyakan langkah tersebut karena pencabutan dokumen yang dikaitkan dengan dasar tuntutan justru terjadi bersamaan dengan batalnya pemeriksaan saksi.
“Kami berharap Majelis Hakim mencermati persoalan ini secara objektif, terutama pencabutan dokumen dan pembatalan saksi sama saja mempermainkan lembaga peradilan,” ujarnya.
Hoky Soroti Sikap Andi Widiatno terhadap Wartawan
Di luar persoalan pembuktian, Hoky juga menyayangkan insiden yang melibatkan Andi Widiatno dengan sejumlah wartawan yang sedang meliput persidangan.
Saat sidang, Andi sempat melontarkan pernyataan bernada ancaman akan memperkarakan wartawan. Selain itu, dari tempat duduknya sebagai kuasa hukum Penggugat, Andi terlihat bebas mengambil gambar menggunakan kamera telepon selulernya terhadap wartawan yang sedang menjalankan tugas peliputan di ruang sidang.
“Ruang sidang bukan tempat untuk mengintimidasi wartawan. Jika ada keberatan terhadap aktivitas peliputan, silakan disampaikan kepada Majelis Hakim dan ikuti tata tertib persidangan. Jangan mengancam akan memperkarakan wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistik,” tegas Hoky.
Ia juga mengingatkan bahwa berdasarkan PERMA Nomor 5 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan PERMA Nomor 6 Tahun 2020, pengambilan foto dan rekaman di ruang sidang harus memperoleh izin Hakim atau Ketua Majelis Hakim.
“Aturan harus berlaku sama bagi semua pihak, baik advokat maupun wartawan. Semua wajib menghormati tata tertib persidangan dan profesi pers,” tambahnya.
Enam Pihak Mempercayakan Pendampingan Hukum kepada Hoky
Hoky mengungkapkan, persoalan ini merupakan bagian dari rangkaian permasalahan yang melibatkan 29 kreditur atau toko komputer di kawasan Mangga Dua.
Pendampingan hukum yang awalnya diberikan kepada satu orang kini telah berkembang menjadi enam orang, yakni James Tono, Herman Kisto, Gunawan, Theresia Avilia Warti, Juwandi Sulianto, dan Sekar Winarsih. Keenamnya telah mempercayakan penanganan dan pendampingan hukum kepada Hoky melalui Mustika Raja Law Office.
Terkait rangkaian persoalan tersebut, telah terdapat tiga Laporan Polisi yang diajukan, yaitu:
1. Bukti T.I-15: LP/B/1319/V/2026/SPKT/POLRES METRO JAKPUS/POLDA METRO JAYA, tertanggal 8 Mei 2026.
2. Bukti T.I-16: LP/B/1431/V/2026/SPKT/POLRES METRO JAKPUS/POLDA METRO JAYA, tertanggal 18 Mei 2026.
3. Bukti T.I-18: LP/B/2914/X/2026/SPKT/POLRES METRO JAKPUS/POLDA METRO JAYA, tertanggal 3 Oktober 2026.
Hoky mengimbau para pihak yang merasa dirugikan agar tidak takut memperjuangkan haknya melalui jalur hukum.
“Persidangan harus menjadi tempat menguji kebenaran setiap dalil dan bukti. Jika tuntutan mencapai miliaran rupiah, tentu harus ada dasar perjanjian dan pembuktian yang jelas. Jangan takut memperjuangkan hak melalui mekanisme hukum yang tersedia,” tutupnya. (Hendr)
