Solok, Anugrahpost com, Wartawan Ramai Ramai melakukan Infestigasi ke Proyek pengerjaan CV.Jaya Vista Grup akibat Buntut pengancaman Karyawan CV. Jaya Vista Grup di bawah Pimpinan PSDABK Provinsi Sumatera Barat, Terhadap Wartawan di Kabupaten Solok yang Melakukan Infestigasi di Proyek dan melangsir Pemberitaan Kegiatan Tersebut
Pengancaman tersebut karena pemberitaan salah satu media online Solok, karena kondisi proyek irigasi yang dilaksanakan oleh perusahaan tidak sesuai aturan. Makanya hari Sabtu (14/11-2026) Puluhan Wartawan media dan cetak Solok, mendatangi lokasi proyek irigasi tersebut, setelah konsultasi sama Polsek Kubung.
Berdasarkan hasil Infestigasi Tim Media 14 Nopember 2026 menemukan salah satu Proyek irigasi yang dilaksanakan oleh CV.Jaya Vista Grup diduga tidak sesuai dengan bestek kegiatan itu tidak dilaksanakan di bandaran sungai Banda Rabuik Kotobaru Solok dan tidak sesuai dengan protal dan tidak sesuai sfek dalam kontrak.
Dari pengamatan tim gabungan media di lokasi pondasi proyek pasir dicampur tanah, akibat pengerjaannya tidak sesuai dengan Bestek maka bangunannya yang sudah terpasang di pegang dengan tangan Semen nya terkelupas dan bahkan batu yang sudah tersusun berantakan
Di sisi lain seperti galian pondasi asal digali saja, bahkan tidak lebih sepuluh Senti meter, jika ini dibiarkan dipastikan proyek tersebut tidak sampai satu bulan sudah hancur, jadi kuat dugaan Pihak pelaksana mengejar keutungan Pribadi atau ada kerja sama Pihak PPTK dengan Pihak Pelaksana ( CV.Jaya Vista Grup) sama sama cari untung
Ketua pemuda Banda rabuik Mulyadi mengatakan kepada media ini,belum lama ini “Kami dari awal tidak suka atas kinerja proyek CV Jaya Vista group disamping tanpa musyawarah sama masyarakat juga kurang bersahabat, karena sering menantang kami, apalagi kinerja buruk tidak sesuai dengan amsal, sebaiknya proyek itu diganti sama perusahaan lain, Ujar Mulyadi selaku tokoh pemuda Desa Lokasi Proyek tersebut.
Sementara itu Kapolsek Kubung AKBP Senta ketika dihubungi melalui WhatsApp, menjelaskan.”Kalau memang ada ancaman sama wartawan silahkan ajukan laporan pengaduan jadi kami ada dasar pemanggilan terhadap terlapor, masalah proyek yang mengganggu irigasi dan tidak sesuai prosedur pasti kami panggil kontraktor, dan Walinagari, “Imbuh Kapolsek kubung.
Sekretaris Daerah kabupaten Solok, Rudy Repenaldi Rilis menelpon wartawan media ini menyatakan,
“Jika ada proyek melanggar etika dan kinerja tidak sesuai aturan, saya akan tindak, juga kalau ada yang ancam wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik nya, itu tidak benar karena Jurnalis dilindungi undang-undang Jurnalistik, Juga saya harapkan kepada rekan media jika menemukan kejanggalan proyek dilapangan tolong oppk pupr, tanya sampai dimana pengawasan tentang proyek tersebut,”Ujar Sekda Kabupaten Solok. Rudy Repenaldi Rilis
Sesuai dengan undang Irigasi Penggunaan material pasir pada proyek konstruksi pemerintah diatur secara ketat dalam dua aspek utama, yaitu legalitas sumber penambangan (quarry) dan standar mutu teknis konstruksi. Kontraktor dilarang menggunakan pasir dari tambang ilegal dan wajib membuktikan kesesuaian spesifikasi material sebelum digunakan di lapangan.
Berikut adalah rincian regulasi yang berlaku sebagai rujukan proyek pemerintah: Regulasi Jasa Konstruksi & Pencatatan Material Aturan ini mewajibkan transparansi rantai pasok dan pemenuhan standar keamanan serta keberlanjutan material: UU No. 2 Tahun 2017 & PP No. 22 Tahun 2020 (Jasa Konstruksi). Pasal 25 dan Pasal 26 menegaskan bahwa setiap sumber daya material konstruksi wajib memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan (K4) serta lulus uji dari lembaga berwenang.
Permen PUPR No. 7 Tahun 2021 Mengatur tentang Pencatatan Sumber Daya Material dan Peralatan Konstruksi yang mewajibkan penyedia jasa mencatatkan rantai pasok dan asal sumber material (termasuk quarry pasir) melalui Sistem Informasi Material dan Peralatan Konstruksi (SIMPK).
Permen PUPR No. 8 Tahun 2023. Menetapkan Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi, di mana harga satuan pasir dalam Harga Perkiraan Sendiri (HPS) wajib mengacu pada quarry resmi dan mempertimbang kan jarak angkut serta standar katalog elektronik Regulasi Legalitas Tambang (Quarry Legal)
Proyek pemerintah hanya boleh menyerap pasir dari pemasok yang memiliki izin pertambangan sah sesuai undang-undang pertambangan mineral dan batubara: UU No. 3 Tahun 2020 & PP No. 96 Tahun 2021. Mengklasifikasikan pasir konstruksi ke dalam komoditas batuan yang pengelolaannya wajib memiliki IUP (Izin Usaha Pertambangan) Operasi Produksi atau SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan).
Perpres No. 55 Tahun 2022.
Mendelegasikan pemberian perizinan berusaha pertambangan batuan (termasuk pasir darat/sungai) kepada Pemerintah Provinsi (Gubernur) melalui sistem OSS Berbasis Risiko. PP No. 26 Tahun 2023 & Kepmen KP No. 64 Tahun 2026. Mengatur khusus tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Pemanfaatan pasir laut untuk reklamasi atau pembangunan infrastruktur dalam negeri wajib mengantongi Izin Pemanfaatan Pasir Laut dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta tidak boleh digunakan sembarangan untuk beton struktural tanpa pencucian dan pengujian khusus.
Standar Mutu Teknis (SNI & Spesifikasi Umum)
Untuk memastikan pasir memenuhi syarat teknis (seperti dalam Spesifikasi Umum Bina Marga maupun pekerjaan Cipta Karya/Sumber Daya Air), material harus lolos uji laboratorium sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI):
*Syaipul Ramli Anugrahpost com
