Solok. Anugrahpost com
Kemelut, perselisihan Warga Nagari Muaropingai dan Nagari Saningba yang sudah berlangsung puluhan tahun, sudah berapa orang Bupati, wakil Bupati Camat silih berganti namun sampai saat ini belum juga menemui titik terang, masyarakat kedua Nagari tersebut ibarat api dalam sekam.
Padahal Jon Firman Pandu sudah lebih dua dekade memfasilitasi masalah administrasi perbatasan kedua nagari namun belum juga membuahkan hasil.
Selasa (10/11-2026) yang lalu Bupati Solok mengadakan pertemuan di Guest House Bupati Solok, Arosuka,
Pertemuan ini dihadiri Kapolres Solok, Kepala DPMN Hendrianto, Camat Junjung Sirih dam X Koto Singkarak, Wali Nagari Muaro Pingai Dodi Hermen, Wali Nagari Saniang Baka Dakhpriadi, tokoh adat dan tokoh masyarakat dari kedua nagari, unsur pemuda, serta Tim Pusat Kajian Studi Universitas Negeri Padang (UNP).
Dalam arahannya, Bupati Solok menyampaikan bahwa persoalan batas administratif kedua nagari telah berlangsung sekitar 23 tahun dan melewati beberapa periode kepemimpinan kepala daerah. Berbagai upaya penyelesaian telah dilakukan, namun hingga saat ini belum menghasilkan kesepakatan bersama.
Bupati berharap pembahasan kali ini dapat menjadi langkah penting untuk mengakhiri persoalan yang telah berlarut-larut tersebut. Ia mengajak seluruh pihak untuk mengedepankan pikiran yang jernih, menahan ego masing-masing nagari, serta mengutamakan kepentingan masyarakat.
”Kita pasti ada jalan keluar, pasti ada jalan terbaik yang bisa kita lakukan secara bersama, tentu dengan pikiran yang tenang,” ujar Bupati.
Ia juga mengingatkan bahwa dalam proses penetapan batas sebelumnya terdapat dinamika yang cukup tinggi dan menimbulkan dampak yang merugikan berbagai pihak. Karena itu, penyelesaian hendaknya tidak sampai berkembang ke ranah hukum maupun kepolisian.
Bupati turut menegaskan pentingnya memahami perbedaan antara batas wilayah administratif pemerintahan dengan wilayah tanah ulayat. Menurutnya, penetapan batas administrasi ditujukan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, bukan untuk mengubah atau menentukan kepemilikan tanah ulayat.
Terkait proses penyelesaian, Bupati menyampaikan bahwa hasil kajian dan kesepakatan yang telah melalui proses sebelumnya akan diserahkan kepada pemerintah daerah untuk menjadi bahan pengambilan keputusan.
”Akan diserahkan kepada pemerintah daerah untuk mengambil keputusan,” ungkapnya.
Sementara itu, Wali Nagari Muaro Pingai Dodi Hermen dalam penyampaiannya menekankan bahwa penetapan dan penegasan batas administrasi harus berpedoman pada dasar hukum serta dokumen pendukung yang jelas. Ia menilai hasil kajian tim masih perlu ditelaah lebih lanjut, khususnya terkait kekuatan peta dasar yang digunakan sebagai rujukan.
Dodi Hermen juga menyampaikan sejumlah dokumen historis dan peta wilayah yang dimiliki Nagari Muaro Pingai sebagai bahan pembanding dalam proses pengkajian batas administrasi kedua nagari. Menurutnya, dokumen tersebut perlu menjadi bahan pertimbangan agar penetapan batas memiliki dasar hukum dan kekuatan pembuktian yang jelas.
Di sisi lain, Wali Nagari Saniang Baka Dakhpriadi berharap persoalan batas tersebut dapat segera memperoleh penyelesaian. Ia menyampaikan bahwa kondisi di lapangan, termasuk aktivitas pembangunan yang diduga telah memasuki wilayah Nagari Saniang Baka, perlu diperiksa dan dicocokkan kembali berdasarkan data serta fakta yang ada.
Meski demikian, Dakhpriadi menegaskan pentingnya menjaga hubungan baik antarmasyarakat kedua nagari dan menghindari munculnya konflik sosial. Musyawarah, komunikasi, dan semangat persaudaraan diharapkan tetap menjadi landasan dalam mencari penyelesaian.
Dalam kesempatan yang sama, tokoh masyarakat Saniang Baka, Ustaz Rusmadi, memaparkan kronologi persoalan batas yang menurut keterangannya telah berlangsung sejak 2003. Ia menjelaskan bahwa berbagai pertemuan dan perundingan telah dilaksanakan, termasuk proses pematokan batas sementara oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada 4 Oktober 2003 di titik A1 hingga A11.
Namun, hasil pematokan tersebut kemudian mendapat penolakan dalam musyawarah Nagari Muaro Pingai pada 9 Oktober 2003. Kondisi itu menjadi salah satu faktor yang menyebabkan persoalan batas kedua nagari belum menemukan titik temu hingga saat ini.
Menutup arahannya, Bupati Solok kembali mengingatkan bahwa keputusan yang diambil nantinya harus benar-benar mencerminkan kesepakatan bersama dan dapat diterima oleh kedua nagari.
”Nah, keputusan ini bukan hanya keputusan politik, tapi menjadi keputusan kita bersama,” tegas Bupati.
Melalui pertemuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Solok berharap proses penyelesaian batas administratif Nagari Saniang Baka dan Nagari Muaro Pingai dapat terus berjalan secara objektif, mengedepankan data dan ketentuan yang berlaku, serta tetap menjaga persatuan dan hubungan baik masyarakat kedua nagari. : Poelramli
