Karimun AnugrahPost.,com.. Kepala Desa Gemuruh Kecamatan Kundur Barat, Ari Supriadi Nurfaizal, S.E., menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Bupati Karimun, Ing Iskandarsyah, yang menginisiasi pembahasan bersama instansi vertikal mengenai penguatan kearifan lokal sebagai dasar dalam memperjuangkan fasilitas khusus perjalanan masyarakat Karimun ke Malaysia.
Menurut Ari, Kabupaten Karimun merupakan wilayah perbatasan yang sejak lama memiliki hubungan historis, sosial, budaya, kekeluargaan, serta aktivitas ekonomi dengan negara tetangga. Kondisi tersebut menjadikan Karimun memiliki karakteristik yang berbeda dengan daerah lain sehingga memerlukan kebijakan yang mempertimbangkan kondisi geografis dan kearifan lokal masyarakatnya.
“Sebagai daerah kepulauan yang berbatasan langsung dengan Malaysia, masyarakat Karimun memiliki mobilitas yang tinggi untuk berbagai keperluan, baik silaturahmi keluarga, pendidikan, kesehatan, perdagangan, maupun kegiatan ekonomi lainnya. Karena itu, kami menyambut baik upaya Bapak Bupati yang memperjuangkan hadirnya kebijakan yang memberikan kemudahan bagi masyarakat perbatasan dengan tetap mengedepankan aspek keamanan dan ketentuan hukum yang berlaku,” ujarnya.
Dalam kapasitasnya sebagai Kepala Desa Gemuruh, Ari menilai kebijakan tersebut akan memberikan dampak positif bagi percepatan pembangunan desa, peningkatan ekonomi masyarakat, serta memperkuat hubungan sosial budaya masyarakat perbatasan.
Sementara sebagai Ketua DPC Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) Kabupaten Karimun, ia mengajak seluruh pemerintah desa untuk mendukung langkah Pemerintah Kabupaten Karimun dalam menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah pusat agar karakteristik daerah perbatasan menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan kebijakan nasional.
Di sisi lain, sebagai Ketua DPD Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Kabupaten Karimun, Ari menegaskan bahwa masyarakat pesisir dan nelayan merupakan kelompok yang selama ini memiliki keterkaitan erat dengan wilayah perairan perbatasan. Oleh karena itu, kebijakan yang berpihak kepada masyarakat perbatasan diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi maritim tanpa mengabaikan kedaulatan negara dan ketentuan keimigrasian.
“Kami siap bersinergi bersama Pemerintah Kabupaten Karimun, instansi vertikal, dan seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung kebijakan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Tentunya, kebijakan tersebut harus tetap mengedepankan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, menjaga keamanan wilayah, serta melindungi masyarakat dari berbagai bentuk pelanggaran hukum,” tegasnya.
Ari berharap rapat koordinasi yang dilaksanakan bersama instansi vertikal dapat menghasilkan kesamaan persepsi mengenai pentingnya memperhatikan kearifan lokal masyarakat Karimun sebagai wilayah perbatasan. Ia optimistis, melalui sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan seluruh stakeholder, akan lahir kebijakan yang mampu memberikan kemudahan mobilitas masyarakat sekaligus memperkuat posisi Kabupaten Karimun sebagai gerbang perbatasan Indonesia yang maju, aman, dan sejahtera.(.A.R}
