Rokan Hilir – Anugrahpost.com 21/09/2026 Gelombang tuntutan pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di berbagai Daerah memicu respons kritis dari masyarakat luas. Publik menilai bahwa aksi protes ASN tersebut sangat kontras dan berbanding terbalik dengan ketangguhan para perangkat Desa yang tetap setia melayani warga, meskipun hak mendasar mereka berupa gaji bulanan kerap menunggak hingga empat bulan lamanya.
Alhasil isu ketimpangan kesejahteraan dan respons birokrasi tersebut kini menjadi sorotan hangat, hingga membuat Ketum Garuda Desa Nusantara Arif Fadilah Angkat Bicara.
Menurut Pandangan dari Ketum Garuda Desa Nusantara (Garda Nusa) ” ASN yang secara reguler telah menerima aman aman saja dengan tunjangan melekat, gaji pokok, dan jaminan kesehatan, dinilai terlalu reaktif saat realisasi TPP mengalami keterlambatan administratif,
Lalu bagaimana dengan sebaliknya, yang mana ketika aparatur Pemerintah Desa (Pemdes) sebagai ujung tombak pelayanan publik di tingkat akar rumput, justru kerap kali dihadapkan pada situasi tanpa kepastian upah yang setimpal, untuk itu, ada ironi besar yang tersaji di depan mata kita, Ketika ASN bersuara sangat lantang menuntut TPP yang notabene adalah tunjangan kinerja tambahan, kita melihat ribuan perangkat desa di berbagai wilayah justru tetap bersabar, Mereka terus membuka pelayanan kantor Desa, walau Penghasilan Tetap (Siltap) mereka belum cair selama berbulan-bulan,” ujar ketua Umum DPP Garuda Desa Nusantara (GARDANUSA) pada senin(21/09/2026).
Selanjutnya, Arifadilah memaparkan ” Brdasarkan data lapangan di beberapa kabupaten, keterlambatan Siltap perangkat desa umumnya berakar pada rumitnya proses birokrasi pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dengan
Dampak dari keterlambatan sistemik ini bahkan berujung sangat fatal, hingga menyebabkan pemusnahan terhibur kebutuhan sehari hari bagi perangkat desa menjadi beban yang berat dan banyak ditemui dilapangan bahwa perangkat desa sebagai sampingan ada yang mengutip berondong sawit, melansir sawit, kerja bangunan setengah hari dan apapun dikerjakan demi untuk jajan anak anak dan kebutuhan sehari hari,
Meskipun menghadapi beban ekonomi keluarga yang sangat berat, mayoritas perangkat desa memilih untuk tetap mengutamakan fungsi pelayanan administrasi masyarakat dan menjaga ketertiban di tingkat desa, ketimbang melakukan aksi mogok kerja” Ucap Ketum Garda Nusa
Sepanjang ” Menyikapi fenomena ketimpangan ini, publik mendesak adanya evaluasi total bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk segera melakukan langkah konkret,
Sinkronisasi Regulasi Ketat,
Memprioritaskan sinkronisasi regulasi agar pencairan Siltap perangkat desa dapat disalurkan tepat waktu setiap bulannya langsung ke rekening desa tanpa hambatan birokrasi daerah,
Evaluasi Profesionalisme ASN, Mendorong profesionalisme ASN agar tuntutan fasilitas finansial tambahan (TPP) dibarengi dengan peningkatan mutu pelayanan riil yang langsung dirasakan oleh masyarakat luas, serta
Mewujudkan Keadilan Sosial Menciptakan keadilan sosial antaraparatur pemerintahan, mengingat beban kerja perangkat desa di garda terdepan tidak kalah berat dengan aparatur di tingkat perkotaan atau dinas, untuk itu
Ketimpangan respons ini diharapkan menjadi alarm keras bagi pemerintah agar tidak melonggarkan komitmen dalam menjamin kesejahteraan seluruh pelayan publik secara merata, baik yang berstatus ASN maupun aparatur desa yang bersentuhan langsung dengan masyarakat bawah” Pungkasnya pada senin 21 September 2026
Reporter: Handoko
