Pekanbaru Riau –Anugrahpost.com Persoalan penguasaan lahan perkebunan kelapa sawit milik seorang warga bernama Meryani di Jalan Tujuh Puluh, Kelurahan Melebung, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, mulai bergulir ke ranah hukum.
Aprianto, selaku asisten kebun Meryani, dilaporkan telah menghadap Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru untuk meminta pengusutan atas dugaan penyerobotan tanah yang dilakukan sekelompok orang tidak dikenal.
Berdasarkan kronologi yang disampaikan, peristiwa tersebut terjadi pada Kamis, 5 November 2026, sekitar pukul 14.00 WIB. Saat itu, sekelompok orang mendatangi lokasi perkebunan dengan membawa material berupa kayu dan papan yang diduga akan digunakan untuk mendirikan pondok.
Aktivitas serupa kembali berlangsung pada Jumat, 6 November 2026. Sekelompok orang tersebut kembali membawa material bangunan dan mulai mendirikan kerangka pondok di lokasi perkebunan. Aprianto bersama petugas keamanan kemudian mendatangi kelompok tersebut dan meminta agar pembangunan pondok dihentikan. Namun, permintaan itu disebut tidak diindahkan.
Situasi semakin memanas ketika sekitar pukul 18.30 WIB, Aprianto bersama petugas keamanan dan sejumlah pekerja kebun hendak membongkar kerangka pondok tersebut. Dua orang dari kelompok yang berada di lokasi justru menghalangi tindakan tersebut. Keduanya mengaku hanya sebagai pekerja bangunan dan menyampaikan bahwa upah pekerjaan mereka belum dibayarkan oleh seseorang bernama Putra.
Atas kejadian itu, Aprianto meminta pihak kepolisian melakukan penyelidikan untuk mengungkap siapa pihak yang berada di balik aktivitas pembangunan pondok tersebut.
Klaim kepemilikan dan penguasaan lahan
Persoalan ini disebut berkaitan dengan lahan perkebunan seluas kurang lebih 117 hektare yang diklaim telah dibeli dan dikuasai Meryani. 75 ha diantaranya telah tumbuh besar dan menghasilkan, kebun ini, kebun seluas 74 ha ini disebut-seebut telah bersertifikat, sedangkan sekitar 43 hektare lainnya merupakan tanaman kelapa sawit baru mulai dan belum menghasilkan.
Asun, pengawas umum kebun Meryani, menjelaskan bahwa pelaporan kepada kepolisian dilakukan setelah upaya mediasi tidak membuahkan hasil. Menurutnya, pihak yang mendatangi lokasi tidak pernah menjelaskan secara terang asal-usul hak maupun dasar hukum penguasaan tanah yang mereka klaim.
“Tak jelas asal-usul bagaimana mereka menguasai lahan tersebut, bahkan merusak tanaman yang sudah ada,” jelas Asun.
Asun yang didampingi Choda juga menerangkan bahwa pembelian tanah oleh Meryani pada awalnya dilandasi keinginan membantu masyarakat setempat agar lahan mereka tidak diserobot pihak lain.
Ia menyebutkan, ketika kondisi tanah masih berupa belukar lebat, tidak banyak pihak yang tertarik. Namun setelah lahan dibersihkan dan ditanami kelapa sawit, muncul sekelompok orang yang mengklaim bahwa tanah tersebut merupakan milik mereka dengan mengatasnamakan kelompok tani.
Pembangunan pondok menjadi perhatian
Saat tim media mendatangi lokasi perkebunan, terlihat adanya aktivitas pembangunan pondok kerja.
Di lokasi terdapat dua orang pekerja yang berusaha menghindari pertanyaan. Ketika dimintai penjelasan, keduanya menyatakan hanya bekerja sebagai tukang bangunan biasa.
Keterangan tersebut menjadi salah satu hal yang perlu ditelusuri lebih lanjut, terutama mengenai siapa pihak yang memerintahkan pembangunan, siapa yang menyediakan material, dan atas dasar apa pembangunan dilakukan di lokasi tersebut.
Nama Putra yang disebut para pekerja juga dinilai penting untuk dimintai keterangan guna mengungkap hubungan antara pihak yang mengklaim tanah dengan aktivitas pembangunan pondok.
Pembeli beriktikad baik memiliki perlindungan hukum
Dalam perspektif hukum perdata, pembeli tanah yang melakukan transaksi secara sah dan memenuhi prinsip kehati-hatian dapat memperoleh perlindungan hukum sebagai pembeli beriktikad baik.
Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata menegaskan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.
Selain itu, SEMA Nomor 4 Tahun 2016 memberikan pedoman bagi hakim dalam menilai dan memberikan perlindungan kepada pembeli beriktikad baik, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditentukan.
Meski demikian, perlindungan tersebut tidak otomatis diberikan hanya karena seseorang mengaku telah membeli tanah. Keabsahan alas hak penjual, proses transaksi, riwayat tanah, dan status objek tanah tetap harus dibuktikan.
Karena itu, status hukum tanah seluas 117 hektare tersebut juga perlu diperiksa melalui Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru dan instansi kehutanan terkait, guna memastikan apakah seluruh objek berada di kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) atau terdapat bagian yang masuk kawasan hutan.
Polisi diminta mengungkap pihak di balik klaim lahan
Dalam konteks pidana, dugaan tindakan memasuki dan tetap berada di pekarangan tertutup yang dipergunakan orang lain tanpa hak dapat diuji berdasarkan Pasal 257 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Sementara itu, apabila ditemukan bukti perusakan tanaman atau barang milik pihak lain, penyidik dapat menilai penerapan Pasal 521 KUHP Nasional.
Adapun Pasal 502 KUHP Nasional perlu dipertimbangkan apabila ditemukan dugaan perbuatan curang terkait transaksi atau pembebanan hak atas tanah, sesuai unsur pasal tersebut.
Dengan demikian, penyelidikan tidak cukup hanya memeriksa pihak yang berada di lokasi, tetapi juga perlu mengungkap pihak yang mengorganisasi, membiayai, dan memerintahkan aktivitas pembangunan pondok.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan mengenai hasil pemeriksaan kepolisian maupun dokumen alas hak yang digunakan kelompok tani untuk mengklaim lahan tersebut.
Pihak-pihak yang merasa mempunyai hak atas objek tanah juga perlu diberikan kesempatan menyampaikan bukti dan klarifikasi agar persoalan ini dapat ditangani secara objektif dan tidak berkembang menjadi konflik horizontal di tengah masyarakat.
Prinsipnya, sengketa kepemilikan tanah harus diselesaikan melalui pembuktian dan mekanisme hukum. Tidak boleh ada pihak yang mengambil alih penguasaan fisik tanah secara sepihak sebelum kejelasan hak atas objek tersebut diperoleh.Sy.efendi Nst.
