Miris! 95 Siswa Kelas Jauh SDN 014 Ukui Belajar di Bangunan Semi Permanen, Honor Guru Disebut Ditanggung Wali Murid

Uncategorized191 Dilihat

PELALAWAN –Anugrahpost.com-  Kondisi pendidikan di SDN 014 Silikuan Hulu, Dusun III, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, khususnya pada kelas jauh sekolah tersebut, menjadi perhatian. Di tengah keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan, muncul informasi mengenai pembayaran honor guru honorer dan sejumlah kebutuhan operasional pendidikan yang disebut masih mengandalkan uang dari wali murid.

Berdasarkan informasi yang dihimpun awak media SDN 014 Silikuan Hulu yang dipimpin Kepala Sekolah Sumarti memiliki kelas jauh dengan jumlah peserta didik mencapai 95 orang. Kelas jauh tersebut memiliki enam tingkatan kelas, mulai dari kelas I hingga kelas VI.

Kelas jauh itu dipimpin Juliana Hutahaean yang berstatus guru honorer. Sementara tenaga pengajar yang bertugas berjumlah lima orang dan seluruhnya disebut berstatus guru honorer komite.

Ironisnya, kondisi bangunan sekolah kelas jauh tersebut dilaporkan masih semi permanen. Padahal, sebanyak 95 siswa menggantungkan aktivitas pendidikan mereka di sekolah tersebut.

Selain keterbatasan sarana dan prasarana, akses menuju sekolah induk SDN 014 Silikuan Hulu juga tidak mudah. Jarak tempuh dari kelas jauh menuju sekolah induk membutuhkan waktu kurang lebih dua jam menggunakan kendaraan roda dua, kemudian dilanjutkan dengan perjalanan menggunakan perahu getek.

Sementara jika melalui Kecamatan Perawang, Kabupaten Siak, lokasi kelas jauh tersebut dapat ditempuh menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat.

Honor Lima Guru Disebut Bersumber dari Uang Wali Murid

Persoalan yang menjadi sorotan adalah informasi mengenai sumber pembayaran honor lima tenaga pengajar di kelas jauh tersebut.

Menurut sumber yang layak dipercaya, pembayaran honor guru disebut bersumber dari sumbangan wali murid sebesar Rp50.000 per siswa setiap bulan.

Apabila benar pembayaran tersebut diberlakukan secara rutin kepada seluruh 95 siswa, nilai dana yang terkumpul berpotensi mencapai Rp4.750.000 setiap bulan.

Informasi ini tentu membutuhkan penjelasan lebih lanjut mengenai mekanisme pengumpulan, pengelolaan, penggunaan, serta pertanggungjawaban dana tersebut.

Sebab, keberadaan guru honorer di sekolah negeri dan pembiayaan honor tenaga pendidik semestinya menjadi perhatian pemerintah melalui mekanisme anggaran pendidikan yang tersedia.

Biaya Kegiatan Ujian Juga Dibebankan kepada Wali Murid

Tidak hanya persoalan honor guru, sumber juga menyampaikan adanya pembiayaan kegiatan pendidikan yang disebut dibebankan kepada orang tua siswa.

Salah satunya berkaitan dengan kebutuhan makan dan minum siswa ketika mengikuti Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK).

Dalam keterangannya, terdapat informasi sembilan siswa mengikuti kegiatan ujian selama tiga hari dengan biaya makan sebesar Rp20.000 per siswa. Namun, apakah angka tersebut merupakan biaya per hari atau keseluruhan kegiatan masih perlu diperjelas.

Ketika dikonfirmasi melalui WhatsApp, Kepala SDN 014 Silikuan Hulu, Sumarti, membenarkan bahwa siswa kelas jauh harus mengikuti ANBK kelas V di sekolah induk karena pelaksanaannya secara daring membutuhkan perangkat dan jaringan internet.

Terkait biaya makan dan minum siswa selama ujian, Sumarti mengakui bahwa kebutuhan tersebut ditanggung wali murid karena pihak sekolah tidak memiliki anggaran untuk makan dan minum anak-anak yang mengikuti ujian.

“Dan masalah makan minum anak selama ujian memang ditanggung wali murid, karena dari sekolah tidak ada anggaran makan minum anak ujian,” demikian penjelasan Sumarti melalui pesan WhatsApp.

Kepala Sekolah Sebut Pembiayaan Dimusyawarahkan

Ketika ditanya apakah seluruh kutipan atau pembiayaan dari orang tua siswa merupakan kebijakan pihak sekolah, Sumarti menjelaskan bahwa setiap keputusan terlebih dahulu dimusyawarahkan dengan wali murid.

“Tentunya sebelum diputuskan pasti sudah dimusyawarahkan dengan wali murid dulu,” jawab Sumarti.

Ia juga menegaskan bahwa dirinya selalu mengingatkan agar setiap persoalan yang berkaitan dengan pembiayaan dimusyawarahkan terlebih dahulu bersama wali murid.

Terkait keberadaan Juliana Hutahaean sebagai kepala kelas jauh, Sumarti mengaku mengetahui kondisi tersebut. Menurutnya, Juliana telah meminta izin kepadanya dan memberikan alasan yang dinilai masuk akal.

Sumarti juga menyampaikan bahwa pekerjaan maupun administrasi sekolah induk hingga saat ini tidak mengalami kendala.

Meski demikian, keterangan mengenai musyawarah tersebut masih menyisakan pertanyaan, terutama apakah pembayaran yang diminta dari wali murid benar-benar bersifat sukarela atau menjadi kewajiban yang harus dipenuhi setiap bulan.

Biaya Pendampingan Guru dan Rincian Pembayaran Perlu Dijelaskan

Persoalan lainnya adalah informasi mengenai biaya pendampingan guru ketika siswa mengikuti ujian di sekolah induk.

Berdasarkan keterangan sumber, terdapat perhitungan uang jasa sebesar Rp150.000 per hari untuk enam orang guru selama tiga hari, sehingga totalnya mencapai Rp2.700.000.

Jika biaya tersebut dibagi kepada 15 siswa yang berangkat mengikuti ujian, setiap siswa menanggung Rp180.000.

Namun, sumber juga menyebutkan angka Rp414.000 per siswa sebagai total biaya yang harus dibayarkan orang tua. Rincian pembentuk angka tersebut masih perlu diperjelas dan dicocokkan dengan bukti pembayaran.

Selain itu, terdapat informasi bahwa empat orang guru mendampingi siswa kelas V mengikuti ujian di sekolah induk.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai jumlah guru yang sebenarnya ikut mendampingi, mengingat sebelumnya disebutkan terdapat lima tenaga pengajar di kelas jauh, sedangkan perhitungan biaya menggunakan enam orang guru.

Lantas, bagaimana dengan kegiatan belajar siswa kelas I hingga kelas IV dan kelas VI selama kegiatan ujian berlangsung? Apakah proses pembelajaran tetap berjalan atau siswa diliburkan sementara?

Pertanyaan tersebut perlu dijawab agar tidak terjadi pengabaian terhadap hak siswa lainnya untuk memperoleh pelayanan pendidikan.

Aturan Larangan Pungutan di Sekolah Negeri

Jika benar terdapat pembayaran rutin Rp50.000 per siswa setiap bulan yang bersifat wajib, mekanisme tersebut perlu diuji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Permendikbud Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar secara tegas mengatur dalam Pasal 9 ayat (1) bahwa satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan pemerintah maupun pemerintah daerah dilarang memungut biaya satuan pendidikan.

Selanjutnya, Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah mengatur bahwa penggalangan dana oleh Komite Sekolah harus berbentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan.

Artinya, musyawarah bersama wali murid tidak serta-merta menjadikan suatu pungutan wajib dibenarkan. Perlu dilihat apakah pembayaran tersebut benar-benar sukarela, tidak mengikat, dan tidak menimbulkan tekanan terhadap orang tua siswa.

Sementara itu, Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan mengatur bahwa pembayaran honor guru dapat menggunakan Dana BOS Reguler dengan batas maksimal 20 persen dari total alokasi BOS Reguler untuk sekolah negeri, sepanjang tenaga pendidik yang bersangkutan memenuhi persyaratan.

Ketentuan tersebut menjadi salah satu dasar bagi Dinas Pendidikan untuk mengevaluasi bagaimana pembiayaan tenaga pendidik di kelas jauh dikelola dan apakah kebutuhan operasionalnya telah masuk dalam perencanaan anggaran sekolah induk.

Dinas Pendidikan Pelalawan Perlu Turun Tangan

Kondisi kelas jauh SDN 014 Silikuan Hulu tidak semestinya hanya menjadi persoalan antara pihak sekolah dan wali murid.

Dengan jumlah 95 siswa, lima tenaga pengajar honorer, bangunan yang masih semi permanen, serta akses geografis yang cukup sulit, pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan perlu melakukan evaluasi langsung.

Dinas Pendidikan juga perlu memastikan status administrasi kelas jauh, jumlah guru yang terdaftar dalam Dapodik, alokasi Dana BOS, serta mekanisme pembayaran honor dan kebutuhan operasional pendidikan.

Jangan sampai keterbatasan anggaran justru mengakibatkan orang tua siswa harus terus menanggung kebutuhan yang seharusnya menjadi bagian dari tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan pemerintah.

Para awak media mendorong Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan dan Inspektorat untuk melakukan peninjauan serta pemeriksaan terhadap pengelolaan pembiayaan di kelas jauh tersebut.

Hingga berita ini disusun, sejumlah informasi mengenai pembayaran honor guru, sumbangan wali murid, dan biaya pendampingan ujian masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut dari pihak-pihak terkait.

Redaksi tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi Kepala SDN 014 Silikuan Hulu, Juliana Hutahaean selaku kepala kelas jauh, Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan, maupun pihak terkait lainnya demi menjaga prinsip keberimbangan dan profesionalitas pemberitaan. ( Tim )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *