Rantau Bais. Anugrahpost.com. Perambahan hutan kawasan hutan produksi terbatas (HPT) RT-02 RW – 12 Dusun Sejati Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Rohil diperkirakan ratusan hektar kawasan HPT telah di luluh lantakkan dan diperjual belikan dengan ganti rugi yang diduga dilakukan sekelompok orang yang memperkaya diri sendiri dan kelompok HPT yang dialihkan dialih fungsikan menjadi kebun kelapa sawit. Pengalihan HPT tanpa hak mendapat protes tajam dari warga Rantau Bais yang tergabung dalam Koperasi Ikatan Keluarga Rantau Bais Maju (Kop.IKRAM)
Alih fungsi kawasan HPT secara illegal tersebut menimbulkan polemic dan saling klaim antara masyarakat dengan Penghulu Rantau Bais disebut sebut bahwa kawasan yang diklaim masyarakat tersebut telah ada pemiliknya, bahkan sudah ada SKT (Surat Keterangan Tanah).
Mengantisipasi terjadinya bentrok dilapangan warga Rantau Bais yang tergabung pada Koperasi IKRAM menyurati Kapolres Rokan Hilir untuk beraudiensi. Audiensi berlangsung di Bet Caffe Ujung Tanjung Kamis (12/11/2026) dihadiri Kanit Intel Polres Rohil, perwakilan masyarakat Rantau Bais. Pj. Penghulu Rantau Bais Adrizam. Ketua Kop.IKRAM Khomsaruzam alias Amsyar dan Bendahara Kop.IKRAM.
Dalam acara audiensi tersebut sebagai juru bicara yang mewakili anggota masyarakat Juprizal mempertanyakan terkait penerbitan SKT (Surat Keterangan Tanah) yang diterbitkan Penghulu Rantau Bais atas tanah yang dialihkan pengurus Koperasi IKRAM seluas 400 hektar kepada Gultom cs. yang saat ini Gultom sedang melakukan penebangan kayu hutan dilokasi yang diganti rugi Gultom cs. dengan maksud untuk ditanami kelapa sawit.
Dalam pertemuan yang dipandu Kanit Intel Polres Rohil di sepakati bahwa lokasi HPT tersebut akan dihutankan kembali tanpa kecuaili termasuk lahan yang dikerjakan Gultom cs. dengan tanaman kayu
hutan. Permintaan Jufrizal cs untuk menghutankan kembali Kawasan HPT tersebut di respon Ketua Koperasi IKRAM Khomsaruzam alias Amsyar Bahwa upaya menghutankan kembali kawasan HPT Rantau Bais di dukung Amsyar ungkap Juprizal disampaikan Amsyar dalam acara audiensi.
Menurut Juprizal bila “program masyarakat menghutankan kembali kawasan HPT tersebut dan ada pihak pihak yang menghalangi atau menggagalkan” pihaknya akan menyurati Satgas PKH sebagaimana diatur PP Nomor 5 Tahun 2025. BAB II Pasal 2 ayat (3) menyebutkan “Penertiban Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap orang yang melakukan penguasaan Kawasan Hutan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang Undangan. Pasal 3 ayat (b) Penguasaan kembali Kawasan Hutan dan/atau (c) pemulhan kembali asset di Kawasan Hutan. ungkap Juprizal Jumat (13/11/2026) (s.purba)
