PEMERINTAH RI CABUT IZIN PBPH PT RAPP SELUAS 338.536 HA DAN KUASAI KEMBALI PKS SERTA KEBUN SAWIT PT GSL SELUAS 42 HA

Uncategorized184 Dilihat

PROV. RIAU, – Anugrahpost.com – 20 November 2026 — Pemerintah Republik Indonesia melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mempertegas penegakan hukum di sektor kehutanan dengan menertibkan PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) serta PT Gemilang Sawit Lestari (PT GSL) di Provinsi Riau. PT RAPP merupakan bagian dari grup Royal Golden Eagle (RGE) yang berkantor pusat di Singapura.

Penertiban tersebut mencakup pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT RAPP dengan luas areal kerja sekitar 338.536 hektare, serta penguasaan kembali pabrik kelapa sawit (PKS) beserta kebun kelapa sawit PT GSL pada areal seluas 42 hektare.

Kegiatan ini dihadiri Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Wamenhan I, Wamenhut, Wamen Investasi, Jampidsus, Penyidik Utama Tingkat I Bareskrim Polri, Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial (BIG), serta Wakil Kepala Badan Pengaturan BUMN.

Turut hadir Deputi Investigasi BPKP, Dirjen Gakkum Kemenhut, Dirjen Planologi Kemenhut, Gubernur Riau, Kepala Kejaksaan Tinggi Riau, Pangdam XIX/TT, dan Kapolda Riau.

Jajaran lainnya meliputi Koordinator Bidang Pidsus Kejagung, Dirut PT Agrinas Palma Nusantara, Juru Bicara Satgas PKH, Kapuspenkum Kejagung RI, serta unsur penerangan Kementerian Pertahanan dan BPKP.

Pencabutan PBPH PT RAPP ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 971 Tahun 2026 tanggal 19 November 2026. Berdasarkan keterangan Satgas PKH, keputusan tersebut didasarkan pada sejumlah temuan pelanggaran, antara lain kebakaran lahan gambut berulang, perkebunan sawit seluas sekitar 18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin seluas sekitar 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung seluas sekitar 211,54 hektare.

Selain itu, ditemukan permasalahan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang berdampak terhadap habitat gajah Sumatera.

Dengan pencabutan perizinan tersebut, seluruh kegiatan di dalam areal izin dihentikan dan kawasan kembali dikuasai negara. Kewajiban pemulihan lingkungan serta tanggung jawab hukum perusahaan tetap berlaku.

Secara paralel, Satgas PKH melakukan penertiban terhadap PT GSL di Kabupaten Kuantan Singingi. Berdasarkan hasil temuan Satgas PKH, PKS nonkebun milik perusahaan tersebut terindikasi membeli dan mengolah hasil perkebunan sawit yang bersumber dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin.

Keberadaan PKS tersebut diduga turut mendorong semakin masifnya perambahan kawasan hutan di sekitarnya untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit.

Atas temuan tersebut, Satgas PKH merekomendasikan pembatalan status berproses atas permohonan pelepasan kawasan hutan seluas 42 hektare serta penolakan permohonan tersebut. Penguasaan kembali juga dilakukan atas areal PKS beserta kebun kelapa sawit PT GSL.

Dari sisi lingkungan, kebakaran gambut, perambahan, dan kerusakan kawasan lindung berpotensi mengganggu tata air, mengurangi kemampuan kawasan menyimpan karbon, serta mempersempit habitat satwa. Penertiban perlu diikuti pemulihan lingkungan dan pengawasan berkelanjutan, termasuk untuk menjaga kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo dan habitat gajah Sumatera.

Melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, Satgas PKH terus melaksanakan penertiban secara tegas, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mengembalikan fungsi kawasan hutan serta menjaga aset negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *