Rokan Hilir – Anugrhapost.com – (Senin 17/08/2026) Kebungkaman Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kepenghuluan Pemkab Rokan Hilir (DPMK Rohil) akhirnya berakhir kandas, setelah persoalan yang menyeret naman DPMK menjadi sorotan publik.
Hal itu berkenaan dengan jawaban yang telah di ucapkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kepenghuluan( DMPK)
Dalam keterangannya, H. Basri Kadis DPMK mengatakan bahwa ” dugaan pungutan tersebut sepenuhnya di kuasi oleh LAM, dan mempunyai dasar hukum yang menguatkan persoalan tersebut, untuk silahkan datang ke kantor pada selasa bung Handoko, kita diskusi ” Ucap Kepala DPMK Rohil Melalui via Whatsapp-nya pada minggu semalam.
Sementara itu, di sisi terpisah, publik juga melakukan konfirmasi ke salah satu pengurus LAM Provinsi Riau, Datuk Kasrul, dalam persoalan ini Datuk Kasrul menjelaskan” Bahwa LAM di Riau tidak tahu menahu persoalan ini, setau saya, keberadaan LAM di seluruh Riau itu Tidak ada himbauan ataupun aturan yang sifatnya baku untuk melakukan pungutan apapun kepada publik dalam hal apapun” Ucap Datuk Kasrul.
Lanjut Kasrul “menurutnya lagi bahwa kafis DPMK Rohil dengan niat sengaja untuk merusak Citra dan Reputasi Lembaga Adat Melayu Secara terstruktur dan masif, untuk itu, menurut pandangan saya di dalam perda dan perbup yang di bacanya tidak ada menyebutkan LAM Rohil boleh menentukan nominal biaya pembekalan untuk mendapatkan warkah LAM, hanya saja di perda no 7 di bunyikan biaya yang timbul untuk mendapatkan warkah di tanggung oleh Bakal Calon Peserta Pilpeng, Tapi di dalam perbup no….sebagai petunjuk tekhnis tidak di bunyikan dan disebutkan bahwa Balon peserta pilpeng menanggung biaya, saya rasa LAM Rohil Menjadi Tumbal sebuah kebijakan yang menyesatkan,” ucap Datuk Kasrul Pengurus Lam Provinsi Riau Pada senin 17 Agustus 2026 melalui via Whatsapp-nya sembari mengakhiri Ucapan tersebut.
Reporter: Handoko
