Para Pekerja Pekebun Koprabas dan WLKP Dipertanyakan.
Tanah Putih Anugrahpost.com. Koperasi Rantau Bais Sejati disingkat (KOPRABAS) berbasis di Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Rokan Hilir di sebut sebut mulai aktif 2018 di informasikan mengelola perkebun kelapa sawit seluas ± 3000 hektar, terdiri dari 4 (empat) Avdeling berada dalam kawasan hutan produksi (HP) lokasi Jl. Simpang PT. Rantau Bais.
Beredar kabar bahwa kebun kelapa sawit KOPRABAS mendapat dukungan modal dari Pengusaha Yohanes warga Pekanbaru. Namun sempat mengalami hambatan serius akibat rentetan sengketa dan alih fungsi dan masalah hukum, karena status legalitas lahan yang di permasalahkan oleh Satgas Kawasan Hutan.
Keterangan yang dirangkum awak media ini, ketika melakukan penelusuran ke lokasi perkebunan kelapa sawit KOPRABAS pada Sabtu (07/11/2026) saat bincang bincang dengan salah seorang pekerja dodos sawit yang lagi istirahat menginformasikan bahwa “kebun sawit KOPRABAS terdiri dari 4 Avdeling dengan luas lahan sekitar 3000 hektar”. ketika ditanya awak media ini, terkait pemilik kebun sawit menurut pekerja. Pak H. Yardi, dan Yohanes.
Sementara itu informasi yang didapat awak media ini, menyebutkan bahwa KOPRABAS pernah didatangi petugas Satgas Kehutanan kemudian Satgas melakukan inventarisasi terkait keberadaan kebun sawit KOPRABAS yang diduga belum mengantongi izin pelepasan kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan selain itu luasan kebun sawit KOPRABAS juga menjadi sorotan Satgas Kehutanan. Hasil inventarisasi bahwa kebun sawit KOPRABAS diinformasikan seluas ± 860 hektar berada dalam kawasan hutan. sehingga menjadi pertanyaan warganet, karena “adanya perbedaan luasan yang sangat mencolok, selisih ± 2200 hektar”. ujar sumber yang tidak ingin disebut jati dirinya.
Anir disebut sebut sebagai Humas KOPRABAS yang sengaja menghubungi awak media ini, Selasa (10/11/2026) guna klarifikasi pemberitaan mengatakan bahwa Yohanes dikenalnya sebagai pengusaha printing di Medan Yohanes bukan pemilik lahan “pemilik lahan anggota KOPRABAS.” Anir mengaku bahwa pekerja KOPRABAS digaji oleh Yohanes dengan sistim borongan, “surat surat kepemilikan
tanah atas nama warga”. Anir disinggung soal BPJS Ketenagakerjaan “saya tidak tau, itu urusan Yohanes” ketus Anir.
Keterangan yang dirangkum awak media ini dilapangan menyebutkan bahwa KOPRABAS mempekerjakan pekerja jumlahnya di perkirakan 300 san orang dengan status pekerja dodos sistem pengupahan borongan, upah pekerja berdasarkan target dengan jumlah TBS yang didodos. sumber juga menginformasikan bahwa Jaminan sosial ketenaga kerjaan seperti BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana diatur UU No.24 Tahun 2011, para pekerja belum di daftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan pada kantor Cabang Jamsostek Ketenagakerjaan. Selain itu bahwa KOPRABAS juga belum melaksanakan ketentuan Wajib Lapor Ketenagakerjaan (WLKP) sebagaimana diatur melalui Undang Undang No.7 Tahun 1981 tentang WLKP di Perusahaan yang mewajibkan pengusaha melaporkan kegiatan usahanya kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
Pantauan dilapangan menyebutkan bahwa kondisi kebun sawit KOPRABAS tampak tertata rapi, infrastruktur jalan masuk kelokasi kebun juga tertata rapi, dengan usia kebun sawit tergolong muda, namun telah berproduksi, dikabarkan setiap hari buah sawit dengan menggunakan truk cool diesel muatan belasan ton TBS keluar dari lokasi kebun sawit KOPRABAS.
Bahwa dalam upaya pengembangan kebun sawit KOPRABAS dikabarkan belum lama ini pihak KOPRABAS dan Yohanes mengganti rugi lahan milik warga yang jumlahnya ratusan hektar (s.purba)
