Rokan Hilir – Anugrahpost.com – Rabu 21/10/2026 Pilar Ke IV Demokrasi Pembangunan Nasional hingga kini masih terus memantau sindikat dugaan sarat kepentingan, tentang keluhan OPD Daerah terkait dengan kegiatan pokok pikiran (pokir) yang mana lebih cenderung pada kegiatan normalisasi yang diduga memiliki keuntungan tinggal dengan lokasi pengerjaannya sangat jauh dari sorotan publik, seperti di area perkebunan bahkan kabarnya di katakan untuk kebun orang-orang tertentu.
Mirisnya kegiatan pokir dewan tersebut yang di jalankan oleh OPD Daerah, diduga kuat sudah bertuan, sebab tak bisa di geser karena pemiliknya bisa marah kepada pihak OPD
Ironisnya, kejadian seperti ini terus menjalar di Kepemerintahan Daerah Pemkab Rokan Hilir dan hingga kini belum terjamah hukum.
Menanggapi persoalan ini, publik telah berupaya melakukan konfirmasi terhadap pihak DPRD Rokan Hilir, guna kejelasan status kepemilikan pokir yang telah memporak-porandakan anggaran di tiap-tiap OPD sehingga program dari OPD itu sendiri menjadi lumpuh total tanpa menemukan jalan keluar.
Parahnya, alih-alih hendak menemukan jawaban, beberapa dewan DPRD Rohil Bungkam. bahkan Ketua DPRD Sendiri diduga kuat telah melakukan pemblokiran nomor WhatsApp wartawan yang mengkonfirmasi dirinya terkait dengan dugaan sindikat kepentingan elite yang mengatasnamakan pokok pikiran ( Pokir)
Sementara itu Ketua Baladika Karya menyebutkan” Pokir yang bertuan di Rohil itu dinilai sudah di luar batas kewajaran, hal itu di karenakan banyaknya penekanan terhadap OPD Daerah, sehingga program dari OPD itu sendiri menjadi lumpuh total, yang hanya melahirkan dampak negatif kepada masyarakat, sebab tak merasakan pembangunan infrastruktur yang terbilang tepat sasaran” Ucap Ketua Baladika Karya Provinsi Riau.
Lanjut Kasrul” Parahnya lagi sampai sekarang ini, para dewan di Rokan Hilir tak memberikan kejelasan terhadap publik, terkait dugaan sindikat kepentingan elite yang bersembunyi di balik pokir, serta menjadi parasit di OPD-OPD Daerah ” Pungkas Kasrul
Reporter; Handoko
